Macam-macam Domisili menurut KUHPerdata

(1). Tempat tinggal yuridis Tempat tinggal yuridis terjadi karena peristiwa hukum : kelahiran, perpindahan (mutasi). Tempat tinggal yuridis dibuktikan dengan KTP/SIM atau akta pendirian untuk suatu pembentukan badan hukum. Tempat tinggal yuridis merupakan tempat tinggal utama. (2). Tempat tinggal nyata Tempat tinggal nyata terjadi karena peristiwa hukum, keberadaan yang sesungguhnya dibuktikan dengan kehadiran yang terus…

Pengertian Arti Pentingnya Domisili

Arti pentingnya Domisili atau tempat tinggal bagi seseorang atau suatu badan hukum dalam hal memenuhi hak dan kewajiban, menentukan status hukum dalam peristiwa hukum dan bila berurusan dengan pengadilan. Tempat tinggal menentukan apakah seseorang terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam setiap peristiwa hukum. Tempat tinggal juga menentukan status hukum seseorang, apakah ia belum dewasa,…

Pengertian Tempat Kediaman Hukum dan Tempat Kediaman Sesungguhnya

Pada umumnya tempat kediaman hukum sama dengan tempat kediaman sesungguhnya, tapi mungkin juga berbeda. Tempat kediaman hukum (Yuridis) : Tempat dimana seseorang selalu hadir, berhubungan dengan hal melakukan hak dan kewajibannya, meski sesungguhnya ia tinggal ditempat lain. Hak dan kewajiban hukum mengikuti tempat tinggal yang ditentukan. Tempat tinggal seorang isteri ditentukan oleh kesepakatan atau permufakatan…

Pengertian Domisili dan Macam Domisili

Domisili menentukan hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum menurut hukum (Pasal 17 KUHPerdata). Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul dalam bidang hukum publik (mengikuti pemilu, membayar pajak) maupun dalam bidang hukum perdata (dalam perjanjian-perjanjian). Domisili/woonplats : tempat tinggal/tempat kediaman/tempat kedudukan Tempat kediaman : Tempat dimana seseorang tinggal/berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Tempat…

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

(Pasal 142-152 UUPT) Pembubaran perseroan terjadi: A. Berdasarkan keputusan RUPS; Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal…