Firma

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:26

 

            Persekutuan firma adalah salah satu bentuk persekutuan yang diatur didalam KUHD bersama-sama dengan persekutuan komanditer (CV). Sesuai pasal 1 KUHD maka peraturan mengenai maatschap yang diatur dalam KUH Perdata mulai dari pasal 1618 berlaku juga untuk Fa dan CV.

Hukum Perikatan 2

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:25
WAN PRESTASI DAN AKIBAT-AKIBATNYA
Prestasi adalah suatu yang wajib dan harus dipenuhi debitur. Dengan kata lain adalah merupakan isi atau objek perikatan.
Debitur dikatakan WAN PRESTASI/ LALAI bila : 1.      Tidak memenuhi kewajibannya, atau 2.      Terlambat memenuhi kewajibannya, atau 3.      Keliru memenuhi kewajibannya.  
Seorang debitur dikatakan WAN PRESTASI sejak ia berbuat apa yang tidak boleh ia perbuat.

Hukum Perikatan 1

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:24
Diterjemahkan sebagai Hukum Perikatan oleh KUHP dan Prof. Soebekti; sebagai Hukum Perutangan oleh Utrecht dan Suheri Sofwan; dan sebagai Hukum Perjanjian oleh Wiryono.
Lebih sering digunakan hukum perikatan karena memiliki pengertian yang lebih luas dan sesuai dengan buku ke-3 KUHP yang mengatur perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian dan hal lain yang bukan perjanjian.
 
PENGERTIAN
Walaupun KUHP menggunakan istilah perikatan namun tak ada definisi di dalamnya.

Pengertian Perusahaan

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:21

 

Di dalam KUHD tidak ada definisi tentang perusahaan. Walaupun istilah pedagang dan perdagangan sudah diganti.

Pendapat Sarjana:

1.      MOLLENGRAAF

Perusahaan adalah perbuatan2 atau kegiatan2 yang dilakukan secara terus menerus bertindak untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang2 atau membuat perjanjian2 perdagangan

2.      POLAK

Murid Mollen. Sama dengan gurunya tetapi ditambah: Suatu perusahaan harus melakukan perhitungan laba rugi dan membuat pembukuan.

Hukum Dagang

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:20

 

Pengertian : Hukum dagang dikatakan juga merupakan bagian dari hukum perdata atau hukum perdata khusus. Paham ini timbul akibat adanya kodifikasi hukum dagang dalam KUHD dan hukum perdata dalam KUHPerdata, karena hanya mengatur tentang perdagangan.

·    Pendapat Ahmad Ihsan à hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang masalah perdagangan atau perniagaan.

·    Pendapat Purwo Sucipto à hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.

Pembuktian dan Daluwarsa

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:19
Pengaturan tentang pembuktian –> buku ke-4 KUHP -> bagian materil dari hukum formil
Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu.
Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil/ pendirian dan sesuatu itu harus sesuai Undang-undang.
Pembuktian adalah usaha yang disampaikan pada hakim berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar hakim dapat memakainya untuk menentukan keputusan.
  Apa yang harus dibuktikan?

Teori Erick Lindahl

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:14

Erik Lindahl mengemukakan analisis yang mirip dengan teori yang dikemukanan oleh Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut akan tetapi berupa presentase dari total biaya penyediaan barang publik. Analisis Lindahl didasarkan pada analisa kurva indiferens dengan anggaran tetap yang terbatas (fixed budget constrains).

Teori Bowen

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:12

Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia maka tidak ada seorangpun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Sehingga, menurut Bowen jumlah barang publik yang dikonsumsikan oleh individu A sama dengan jumlah barang publik yang di konsumsikan oleh individu B, atau Ya = Yb

Teori Pigou

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:07

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal (marginal disutility) akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.

Grafik Pigou