Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

(Pasal 142-152 UUPT) Pembubaran perseroan terjadi: A. Berdasarkan keputusan RUPS; Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal…

Pengertian dan Hakekat Badan Hukum

Pengertian dan Hakekat Badan Hukum : Istilah Badan Hukum : Rechtspersoon, Zedelijke Lichaam, Persona Moralis, Legal Persons, Pribadi Hukum. Istilah badan hukum tidak kita jumpai dalam KUHPerdata, yang ada hanyalah perkumpulan (Pasal 1653 KUHPerdata).   Pengertian Badan Hukum : Suatu badan yang dsamping manusia perorangan, juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan…

Pengertian Syarat Formal dan Material Badan Hukum

Syarat Formal : Adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum. Harus ada akta pendirian dari Notaris. Kewenangan untuk memberikan status Badan Hukum ada pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendapat status tersebut yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Ketua PN domisili perusahaan. ‚Äč Syarat Material…

Siapa yang mewakili Badan Hukum

Tentang siapa yang ditunjuk mewakili Badan Hukum, biasanya terdapat dalam AD dan ART Badan Hukum yang bersangkutan. Pasal 1654 KUHPerdata menunjukkan bahwa Badan Hukum berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata. Pasal 1654 KUHPerdata menunjukkan bahwa yang mewakili Badan Hukum untuk bertindak adalah pengurusnya atau istilah lain yang dikenal sebagai organ Badan Hukum. Batas kewenangan berbuat dari organ…

Tanggungjawab Badan Hukum

Bila organ Badan Hukum melakukan perbuatan yang ternyata melanggar batas kewenangannya, maka yang bertanggung jawab bukanlah Badan Hukumnya, tapi pribadi organ Badan Hukum tersebut. Kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan Badan Hukum atau organ yang lebih tinggi menyetujuinya (Lihat Pasal 1656 KUHperdata). Pasal 45 KUHD juga mengatur batas-batas kewenangan dari organ Badan Hukum dalam melakukan perbuatan…