BisniS

Peseroan Terbatas (NV, Namelous Venootschap)

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:29

 

Modal PT terdiri dari sero-sero atau saham saham. Tanggung jawabnya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

UU no.1 th 1995 tentang PT. PT adalah badan hokum didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham-saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

            Pendirian PT harus memenuhi persyaratan dalam UU PT:

·         Didirikan oleh dua orang atau lebih

·         Harus akte otentik oleh notaries

Commanditer Venootschap (CV)

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:27

 

            CV tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD karena pada hakikatnya CV adalah perusahaan berbentuk firma dalam bentuk khusus. Persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai sekutu komanditer.

            Pasal 19 KUHD, CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara seorang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan perusahaan disatu pihak, dan seorang atau lebih sekutu sebagai yang memnijamkan atau pelepas uang dipihak yang lain.

Firma

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:26

 

            Persekutuan firma adalah salah satu bentuk persekutuan yang diatur didalam KUHD bersama-sama dengan persekutuan komanditer (CV). Sesuai pasal 1 KUHD maka peraturan mengenai maatschap yang diatur dalam KUH Perdata mulai dari pasal 1618 berlaku juga untuk Fa dan CV.

Hukum Perikatan 2

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:25
WAN PRESTASI DAN AKIBAT-AKIBATNYA
Prestasi adalah suatu yang wajib dan harus dipenuhi debitur. Dengan kata lain adalah merupakan isi atau objek perikatan.
Debitur dikatakan WAN PRESTASI/ LALAI bila : 1.      Tidak memenuhi kewajibannya, atau 2.      Terlambat memenuhi kewajibannya, atau 3.      Keliru memenuhi kewajibannya.  
Seorang debitur dikatakan WAN PRESTASI sejak ia berbuat apa yang tidak boleh ia perbuat.

Hukum Perikatan 1

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:24
Diterjemahkan sebagai Hukum Perikatan oleh KUHP dan Prof. Soebekti; sebagai Hukum Perutangan oleh Utrecht dan Suheri Sofwan; dan sebagai Hukum Perjanjian oleh Wiryono.
Lebih sering digunakan hukum perikatan karena memiliki pengertian yang lebih luas dan sesuai dengan buku ke-3 KUHP yang mengatur perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian dan hal lain yang bukan perjanjian.
 
PENGERTIAN
Walaupun KUHP menggunakan istilah perikatan namun tak ada definisi di dalamnya.

Pengertian Perusahaan

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:21

 

Di dalam KUHD tidak ada definisi tentang perusahaan. Walaupun istilah pedagang dan perdagangan sudah diganti.

Pendapat Sarjana:

1.      MOLLENGRAAF

Perusahaan adalah perbuatan2 atau kegiatan2 yang dilakukan secara terus menerus bertindak untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang2 atau membuat perjanjian2 perdagangan

2.      POLAK

Murid Mollen. Sama dengan gurunya tetapi ditambah: Suatu perusahaan harus melakukan perhitungan laba rugi dan membuat pembukuan.

Hukum Dagang

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:20

 

Pengertian : Hukum dagang dikatakan juga merupakan bagian dari hukum perdata atau hukum perdata khusus. Paham ini timbul akibat adanya kodifikasi hukum dagang dalam KUHD dan hukum perdata dalam KUHPerdata, karena hanya mengatur tentang perdagangan.

·    Pendapat Ahmad Ihsan à hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang masalah perdagangan atau perniagaan.

·    Pendapat Purwo Sucipto à hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.

Pembuktian dan Daluwarsa

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:19
Pengaturan tentang pembuktian –> buku ke-4 KUHP -> bagian materil dari hukum formil
Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu.
Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil/ pendirian dan sesuatu itu harus sesuai Undang-undang.
Pembuktian adalah usaha yang disampaikan pada hakim berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar hakim dapat memakainya untuk menentukan keputusan.
  Apa yang harus dibuktikan?

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 13:36

 

            BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Tujuan pendirian BUMN:

·         Sebagai sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional (umumnya) dan penerimaan Negara (khususnya)

Oleh Karena itu, BUMN juga mengejar Keuntungan.

·         Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang ataupun jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.