Tanggungjawab Badan Hukum

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:39
  • Bila organ Badan Hukum melakukan perbuatan yang ternyata melanggar batas kewenangannya, maka yang bertanggung jawab bukanlah Badan Hukumnya, tapi pribadi organ Badan Hukum tersebut. Kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan Badan Hukum atau organ yang lebih tinggi menyetujuinya (Lihat Pasal 1656 KUHperdata).
  • Pasal 45 KUHD juga mengatur batas-batas kewenangan dari organ Badan Hukum dalam melakukan perbuatan untuk Badan Hukum serta sanksi atas pelanggaran terhadap atas wewenang tersebut.

Pendirian, Pengesahan, Daftar, dan Pengumuman Perseroan Terbatas (PT)

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:35

(UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebut juga UUPT)

 

PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya:

Peseroan Terbatas (NV, Namelous Venootschap)

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:29

 

Modal PT terdiri dari sero-sero atau saham saham. Tanggung jawabnya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

UU no.1 th 1995 tentang PT. PT adalah badan hokum didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham-saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

            Pendirian PT harus memenuhi persyaratan dalam UU PT:

·         Didirikan oleh dua orang atau lebih

·         Harus akte otentik oleh notaries

Commanditer Venootschap (CV)

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:27

 

            CV tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD karena pada hakikatnya CV adalah perusahaan berbentuk firma dalam bentuk khusus. Persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai sekutu komanditer.

            Pasal 19 KUHD, CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara seorang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan perusahaan disatu pihak, dan seorang atau lebih sekutu sebagai yang memnijamkan atau pelepas uang dipihak yang lain.